Membangun Budaya Akademik Bebas Korupsi, Bersih & Melayani
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih berkomitmen penuh melakukan reformasi birokrasi, penegakan integritas civitas akademika, dan peningkatan standar pelayanan publik yang prima.
Maklumat Pelayanan
Pernyataan komitmen moral dan janji mutu pelayanan pimpinan serta segenap sivitas akademika FKIP Universitas Cenderawasih.
Maklumat Janji Layanan
“ Dengan ini kami, Dekan dan segenap civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih, berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima (PermenpanRB No. 90 Tahun 2021), sebagai bentuk realisasi fase akhir grand design reformasi birokrasi 2010-2024 yang dicanangkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi menetapkan seluruh unit kerja di lingkungan Dikti sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2023."
Visualisasi Reformasi Birokrasi ZI-WBK FKIP
Saksikan tayangan komitmen bersama pimpinan fakultas, penataan sarana prasarana layanan terpadu, dan implementasi nyata zona integritas di FKIP UNCEN.
Tonton di Kanal Resmi YouTube →6 Area Perubahan (Komponen Pengungkit)
Kerangka kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang menjadi pilar evaluasi dan transformasi tata kelola FKIP UNCEN.
01. Manajemen Perubahan
Mengubah secara sistematis pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh civitas akademika FKIP agar adaptif, profesional, dan berintegritas tinggi.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK yang transparan.
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI yang terintegrasi.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi berkala progres ZI via rapat koordinasi.
- ✓ Fasilitasi Agen Perubahan (Agent of Change) sebagai teladan etos kerja.
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
02. Penataan Tatalaksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja, sistem administrasi, dan alur prosedur layanan akademik terintegrasi teknologi.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Standarisasi Standard Operating Procedure (SOP) layanan akademik.
- ✓ Penerapan e-Office fakultas (tata naskah surat dan persuratan digital).
- ✓ Keterbukaan Informasi Publik di portal resmi fakultas dan media sosial.
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
03. Penataan Sistem Manajemen SDM
Mewujudkan profesionalisme, tata kelola karir, sistem merit, dan kedisiplinan Dosen serta Tenaga Kependidikan secara adil dan terukur.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Perencanaan kebutuhan pegawai fakultas berbasis Analisis Jabatan & ABK.
- ✓ Peningkatan kapasitas dosen & staf melalui program diklat terarah.
- ✓ Penegakan Kode Etik, disiplin pegawai, dan pengawasan kinerja presensi.
- ✓ Pemberian penghargaan berbasis performa (reward & punishment).
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
04. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan pertanggungjawaban kinerja unit kerja, pelibatan aktif jajaran pimpinan dalam penetapan sasaran dan pencapaian target kerja.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Pelibatan aktif Dekan dan Wakil Dekan dalam penyusunan IKU.
- ✓ Pengelolaan kinerja unit dengan parameter target Renstra terukur.
- ✓ Penyusunan dan publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) tepat waktu.
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
05. Penguatan Pengawasan
Mewujudkan iklim kerja bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengendalian gratifikasi berkelanjutan dan penanganan benturan kepentingan.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Sosialisasi penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).
- ✓ Pengendalian gratifikasi dan pelaporan rutin Unit Pengendalian Gratifikasi.
- ✓ Penyediaan Whistleblowing System (WBS) internal fakultas yang aman.
- ✓ Penyelesaian 100% pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu.
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
06. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Menyediakan pelayanan administrasi akademik yang cepat, transparan, non-diskriminatif, ramah, dan bebas pungutan liar.
Fokus Program Kerja & Reform
- ✓ Penerapan standar pelayanan dan janji layanan maklumat secara konsisten.
- ✓ Digitalisasi layanan loket melalui integrasi Sistem PTSP Terpadu.
- ✓ Pengukuran survei rutin kepuasan layanan mahasiswa (SPAK & SPKP).
Berkas Bukti / Data Dukung (LKE)
Hasil Survei Mutu Pelayanan
Nilai indeks evaluasi kepuasan pelayanan publik dan persepsi anti korupsi secara transparan di lingkungan FKIP UNCEN.
Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Indeks SPAK menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang luar biasa terhadap komitmen fakultas yang bersih, transparan, dan nihil praktik gratifikasi atau pungli.
Isi Lembar Survei SPAK ↗Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Nilai SPKP membuktikan efektivitas loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) FKIP yang dinilai cepat, tanggap, ramah, dan mempermudah urusan administrasi civitas.
Isi Lembar Survei SPKP ↗Regulasi & Landasan Hukum
Daftar undang-undang, keputusan menteri, dan pedoman resmi pembangunan Zona Integritas di perguruan tinggi.
| NO | PERIHAL / NAMA REGULASI | TANGGAL RILIS | AKSI |
|---|---|---|---|
|
Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
|
18 Juli 2009 | Tampilkan | |
|
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
|
29 Oktober 2012 | Tampilkan | |
|
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
|
21 Desember 2010 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
|
26 Juli 2023 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
|
31 Desember 2021 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
|
04 September 2020 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
|
01 Mei 2020 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah
|
18 Juni 2019 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
|
27 Maret 2018 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
|
09 Mei 2017 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
|
20 November 2014 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
|
September 2014 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
|
2 Mei 2014 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
|
21 Juni 2012 | Tampilkan | |
|
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
|
25 Februari 2011 | Tampilkan | |
|
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023
|
01 Agustus 2023 | Tampilkan | |
|
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024
|
28 April 2023 | Tampilkan | |
|
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 507/M/2022 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022
|
20 Desember 2022 | Tampilkan | |
|
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
|
23 Desember 2020 | Tampilkan | |
|
Surat Edaran / Surat Tugas
Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek
|
24 Agustus 2023 | Tampilkan | |
|
Surat Edaran
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental
|
10 Agustus 2023 | Tampilkan | |
|
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023
|
15 Februari 2023 | Tampilkan | |
|
Formulir Kerja
Format Mitigasi Risiko Pelayanan Direktorat Sumber Daya
|
Terbaru | Unduh | |
|
Formulir Kerja
Inventaris Identifikasi Risiko pada Sektor Pendidikan Tinggi
|
Terbaru | Unduh |
Layanan Pengaduan & WBS
Laporkan segala bentuk penyimpangan, pungutan liar, atau benturan kepentingan secara aman, rahasia, dan terpercaya.
Tegakkan Integritas Bersama Kami
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih menjamin perlindungan identitas penuh bagi pelapor (Whistleblower) yang mendeteksi adanya pelanggaran etika, tindakan korupsi, atau pelayanan di bawah standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan kerahasiaan pelapor dijamin undang-undang.
Portal WBS Resmi FKIP UNCEN
Sistem pengaduan online cepat via formulir resmi di samping.
Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
Saluran resmi nasional pengaduan pelayanan publik Republik Indonesia.
Email WBS Internal FKIP
Lapor langsung via pos surat elektronik khusus: zifkipuncen@gmail.com
Kirim Laporan Pengaduan Cepat
Galeri Dokumentasi ZI
Bukti dokumentasi visual rangkaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan rapat koordinasi tim kerja Pembangunan ZI-WBK FKIP UNCEN.
Berita & Pengumuman ZI
Ikuti perkembangan terbaru mengenai evaluasi mandiri, agenda reformasi birokrasi, dan kegiatan Zona Integritas di FKIP UNCEN.